Kategori: Materi Bimtek Nasional

Materi Bimtek Nasional Dan DiklatKami Pusdiklat Pemendagri adalah lembaga penyelenggara bimtek dan diklat terbaik yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan dari pelatihan yang kami adakan akan memberikan manfaat dengan berorientasi pada kinerja aparatur pemerintahan ataupun korporasi. Untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, khususnya di pemerintahan. Maka kami akan mengadakan bimtek dan diklat nasional di beberapa wilayah Indonesia. Ada beberapa materi yang telah kami siapkan dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Materi Bimtek yang dapat diberikan sangat beragam dan terus bertambah seiring dengan perkembangan jaman, yang harus menjadi perhatian dari peserta Bimtek adalah siapa Lembaga penyelenggara Bimbingan teknis. Peserta Bimtek harus memperhatikan kredibilitas atau izin dari penyelenggara tersebut. Lembaga mengadakan Bimbingan Teknis tanpa izin yang jelas dapat mengakibatkan ketidak jelasan materi yang akan didapat peserta yang tentunya akan berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan dari keikutsertaan bimbingan teknis. Tujuan akhir dari keikutsertaan peserta dalam bimbingan teknis menjadi sangat penting baik bagi individu ataupun bagi instansi tempat mengabdi.

Materi Bimtek Nasional Terbaru Pusdiklat Pemendagri

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Program Legislasi Daerah

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Program Legislasi Daerah – Pengertian produk hukum daerah adalah produk–produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya produk hukum dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu produk hukum yang bersifat pengaturan dan produk hukum yang bersifat penetapan. Sementara, program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan […]

Bimtek Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Bimtek Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didorong oleh terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya memberikan kemudahan dan perluasan […]

Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen

Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran […]

Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020

Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 – Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu […]

Bimtek Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD

Bimtek Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD – Renja SKPD yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program lalu kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Rencana Kerja SKPD disusun oleh masing-masing […]

Bimtek Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP dan SPM

Bimtek Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP dan SPM – Berbagai sumber menyatakan Good Governance adalah konsep penyelenggaraan management pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi lalu pencegahan korupsi baik secara politic ataupun administrative menajalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework […]

Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penggabungan dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Demi menyelaraskan dan memudahkan dalam melaksanakan sistem akuntabilitas keuangan. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang […]

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi – Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten maupun Kota. Namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari […]

Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) – LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. […]

Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang […]