Kategori: Materi Bimtek Nasional

Materi Bimtek Nasional Dan DiklatKami Pusdiklat Pemendagri adalah lembaga penyelenggara bimtek dan diklat terbaik yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan dari pelatihan yang kami adakan akan memberikan manfaat dengan berorientasi pada kinerja aparatur pemerintahan ataupun korporasi. Untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, khususnya di pemerintahan. Maka kami akan mengadakan bimtek dan diklat nasional di beberapa wilayah Indonesia. Ada beberapa materi yang telah kami siapkan dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Materi Bimtek yang dapat diberikan sangat beragam dan terus bertambah seiring dengan perkembangan jaman, yang harus menjadi perhatian dari peserta Bimtek adalah siapa Lembaga penyelenggara Bimbingan teknis. Peserta Bimtek harus memperhatikan kredibilitas atau izin dari penyelenggara tersebut. Lembaga mengadakan Bimbingan Teknis tanpa izin yang jelas dapat mengakibatkan ketidak jelasan materi yang akan didapat peserta yang tentunya akan berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan dari keikutsertaan bimbingan teknis. Tujuan akhir dari keikutsertaan peserta dalam bimbingan teknis menjadi sangat penting baik bagi individu ataupun bagi instansi tempat mengabdi.

Materi Bimtek Nasional Terbaru Pusdiklat Pemendagri

Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah – Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemerintah Daerah wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya bimtek penerapan standar pelayanan minimal (SPM) […]

Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan – Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi ataupun kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Selain itu […]

Bimtek Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimtek Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah – Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Karena hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah […]

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah – Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemeriintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sasaran Evaluasi Kinerja […]

Bimtek Penyusunan Renstra

Bimtek Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) – Rencana Strategis atau disingkat Renstra merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu Renstra juga merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya Instansi Pemerinth yang efficient, effective, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Perancanaan strategis adalah proses yang […]

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Program Legislasi Daerah

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Program Legislasi Daerah – Pengertian produk hukum daerah adalah produk–produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya produk hukum dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu produk hukum yang bersifat pengaturan dan produk hukum yang bersifat penetapan. Sementara, program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan […]

Bimtek Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Bimtek Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didorong oleh terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya memberikan kemudahan dan perluasan […]

Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen

Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran […]

Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020

Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 – Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu […]

Bimtek Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD

Bimtek Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD – Renja SKPD yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program lalu kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Rencana Kerja SKPD disusun oleh masing-masing […]