Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa – Dalam melaksanakan penatausahaan di bidang keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai, hal itu juga harus berdasarkan keputusan dari kepala desa. Bendahara desa adalah salah satu dari perangkat desa yang ditunjuk khusus oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa ini harus dilakukan oleh bendahara desa dengan sebaik-baiknya. Bendahara desa harus bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan segala hal yang berhubungan dengan uang. Laporan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan oleh bendahara harus disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat tanggal 10.

Jalan Cemara Ujung Blok 11 No 02 Lantai 2. Jakarta
Email : pusdiklatpemendagriid@gmail.com

Pertanggungjawaban Yang Dilakukan Oleh Bendahara Setiap Bulan :

  1. Buku kas umum – Buku kas ini digunakan untuk mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam bentuk tunai ataupun kredit, dan digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau jika ada kesalahan dalam sebuah pembukuan. Buku kas umum tersebut dapat dikatakan sebagai sumber dokumen dalam suatu transaksi.
  2. Buku kas pembantu pajak – Kegunaan dari buku pajak ini adalah untuk membantu pengisian buku kas umum, sebagai penerimaan dan pengeluaran yang ada hubungannya dengan pajak.
  3. Buku bank – Buku bank juga dibuat untuk membantu pengisian buku kas umum, untuk segala jenis penerimaan serta pengeluaran yang ada kaitannya dengan uang bank.
Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan ini kami akan menyelenggarakan bimtek dan diklat di bidang camat, lurah dan kepala desa (kades) dengan temaBimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana pelatihan keuangan desa akan dilaksanakan di beberapa daerah pada :

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Nasional

Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri), silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk di diskusikan.

Bulan Juli

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Senin - Selasa
05 - 06 Juli 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Jumat - Sabtu
16 -17 Juli 2021
Jumat - Sabtu
23 - 24 Juli 2021
Senin - Selasa
26 - 27 Juli 2021

Bulan Agustus

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Senin - Selasa
02 - 03 Agustus 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
12 - 13 Agustus 2021
Jumat - Sabtu
20 - 21 Agustus 2021
Selasa - Rabu
24 - 25 Agustus 2021

Bulan September

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 September 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Selasa - Rabu
07 - 08 September 2021
Selasa - Rabu
14 - 15 September 2021
Rabu - Kamis
22 - 23 September 2021
Selasa - Rabu
28 - 29 September 2021

Bulan Oktober

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
07 - 08 Oktober 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
14 - 15 Oktober 2021
Jumat - Sabtu
22 - 23 Oktober 2021
Jumat - Sabtu
29 - 30 Oktober 2021

Bulan November

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Jumat - Sabtu
05 - 06 November 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Selasa - Rabu
09 - 10 November 2021
Jumat - Sabtu
19 - 20 November 2021
Jumat - Sabtu
26 - 27 November 2021

Bulan Desember

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 Desember 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
09 - 10 Desember 2021
Senin - Selasa
13 - 14 Desember 2021
Jumat - Sabtu
17 - 18 Desember 2021
Senin - Selasa
20 -21 Desember 2021
Rabu - Kamis
29 - 30 Desember 2021
Info Bimtek Dan Diklat Nasional (Biaya Dan Fasilitas Pusdiklat Pemendagri)

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :

  • Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap
  • Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap

  • Dengan fasilitas sebagai berikut :
    -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
    -Menginap (Twin Shering)
    -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
    -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
    -Sertifikat Pelatihan
    -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan :
    1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
    2. Syarat & Ketentuan Berlaku
    3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta
    4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi pendaftaran :


    Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

    Info Diklat Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

    Penataan APBD Desa
    Kewajiban yang harus dilakukan oleh bendahara yaitu bendahara desa harus melakukan segala macam pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi. Kemudian harus melakukan tutup buku setiap bulannya dengan cara yang tertib. Kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati atau Walikota. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa harus dilakukan dengan cara berikut, kepala desa harus membuat peraturan desa yang isinya yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi dalam pelaksanaan APBD desa, yang terdiri dari pendapatan, biaya-biaya, serta pembiayaan. Kemudian disampaikan langsung kepada Walikota atau Bupati selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran. Setelah itu, kepala desa juga menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis, agar mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

    Isi dari peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa yaitu :
    Berupa format laporan yang berisi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa ; Berupa formal mengenai laporan kekayaan yang dimiliki oleh desa setiap tanggal 31 Desember ; Berupa format yang berisi laporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke dalam suatu desa.

    Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa dengan asas transparan dan akuntabel maka penatausahaan keuangan desa ini sangat wajib dibuat. Tugas bendahara desa selain melaporkan keuangan desa yaitu menyimpan, menerima, menyetorkan, membayar, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan serta pengeluaran agar APBD desa dapat terlaksana dengan baik.

    Info Bimtek Aparatur Desa : Info Jadwal Diklat Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa