Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah – Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan dokumen anggaran salah satunya dengan pendekatan penganggaran basis kinerja (PBK). Memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan dan memperhatikan efisiensi pencapaian kinerja.

RKA sendiri merupakan rencana kerja dan anggaran yang merupakan dokumen penganggaran dan perencanaan. Isinya berupa program, kegiatan dari SKPD dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut.

Untuk mempelajari Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah, maka kami dari Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan bimtek keuangan untuk pemerintahan. Tujuannya sendiri adalah agar aparatur sipil negara dapat mengelola rencana kerja dan anggaran pemerintahan.

Jalan Cemara Ujung Blok 11 No 02 Lantai 2. Jakarta Email : pusdiklatpemendagriid@gmail.com

RKA dan DPA termasuk dokumen penjabaran dan penganggaran. Berisi program atau kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Sedangkan RKA dari satuan kerja perangkat daerah atau SKPD/DPA memuat rencana pendapatan. Membuat belanja untuk setiap program yang direncanakan dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tahun yang direncanakan. Dirinci mulai dari rincian objek pendapatan, pembiayaan, belanja dan prakiraan maju untuk tahun-tahun berikutnya.

RKA ini disusun supaya dapat mewujudkan sinergitas. Pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan mewujudkan efisiensi dari alokasi sumber daya untuk pembangunan daerah. Dengan begitu RKA harus dapat dilaksanakan dan terukur sesuai kemampuan anggaran. Penyusunan RKA-DPA juga berdasarkan prestasi kerja dan indikator kinerja atau pencapaian kinerja, standar satuan harga, analisis standar belanja dan standar pelayanan minimal.

Semua hal tersebut haruslah dikuasai oleh aparatur sipil negara sehingga hasil kerjanya bisa maksimal dan sesuai tujuan awal. Maka dari itu Pusdiklat Pemendagri akan menyediakan sarana untuk pembelajaran tersebut, berupa pelatihan atau bimtek keuangan daerah dengan tema : “Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah“. Untuk selanjutnya anda bisa mendaftarkan diri dengan terlebih dahulu mencocokkan waktu anda dengan jadwal dibawah ini.

Info Bimtek Dan Diklat Nasional (Biaya Dan Fasilitas Pusdiklat Pemendagri)

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap (Twin Shering) -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Sekilas Mengenai Materi Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Review Pada RKA-SKPD – Bentuk kegiatan pengawasan yang saat ini sedang dilakukan oleh pengawas Provinsi dan Kabupaten salah satunya dengan melakukan review atas RKA-SKPD serta RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan dari kedua review tersebut yang akan dilakukan oleh TAPD.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin kepatuhan kaidah penganggaran. Sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan aparat pengawas intern atau APIP. APIP ini akan melakukan review atas RKA-PPKD dan RKA-DPA bersama proses pembahasan.

Hal-hal yang perlu direview sendiri mulai dari memeriksa program dan kegiatan yang merupakan cerminan. Memeriksa lokasi kegiatan yang lebih spesifik, memeriksa anggaran lebih spesifik dan memeriksa prakiraan maju anggaran dan indikator yang telah disusun lebih akurat.

Periksa juga indikator kinerja yang sesuai dang lebih akurat. Apakah RKA sudah sesuai dengan rencana, pagu indikatif dan sudah disusun sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

Pedoman Penyusunan RKA-DPA – Untuk rancangan surat biasanya akan berpedoman pada PPA yang dialokasikan pada setiap program SKPD/DPA lengkap dengan pendapatan dan pembiayaan. Sinkronisasi program, kegiatan yang berkenaan dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan.

Terdapat batas waktu untuk penyampaian RKA-SKPD, banyak hal yang perlu mendapat perhatian dari setiap prinsip yang terkait. Sedangkan dokumen yang digunakan sebagai lampiran seperti PPA, KUA, kode rekening APBD, analisis standar belanja, format RKA-SKPD dan standar satuan harga.

Bimtek Keuangan : Info Jadwal Diklat Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah