Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah – Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut berisi tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelumnya di PP Nomor 27 Tahun 2014 berisi tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta penyempurnaannya dan keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan.

Dalam peraturan pemerintahan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat mendatangkan manfaat guna mendukung terlaksananya tugas pemerintah dan pembangunan daerah agar tercipta kemakmuran.

Jalan Cemara Ujung Blok 11 No 02 Lantai 2. Jakarta
Email : pusdiklatpemendagriid@gmail.com
Info Bimtek Dan Diklat
Info Diklat Dan Bimtek

Pembukuan

Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan ccaran milik daerah. Pendaftaran dicatat dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Barang milik daerah yang dicatat terdiri dari Kartu Invenraris Barang (KIB)

Pembantu pengelola barang milik daerah dalam pembukuan melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang. Selain itu, juga menyimpan seluruh dokumen barang milik daerah berupa bangunan dan selain tanah.

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi

Pengelola dan pengguna barang milik daerah wajib melakukan sensus setiap 5 tahun sekali. Sensus tersebut untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventarus serta rekapitulasi barang milik daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengelola juga bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. Hasil sensu disampaikan oleh pengguna kepada pengelola barang milik daerah selambat-lambatnya 3 bulan setelah sensus selesai dilakukan.

Pelaporan

Pengguna atau kuasa pengguan menyusun laporan barang semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai Aset Daerah / Barang Milik Daerah. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah akan diselenggarakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Nasional

Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri), silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk di diskusikan.

Bulan September

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
03 - 04 September 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

Jumat - Sabtu
11 - 12 September 2020
Kamis - Jumat
17 - 18 September 2020
Jumat - Sabtu
25 - 26 September 2020

Bulan Oktober

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Jumat - Sabtu
02 - 03 Oktober 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

Rabu - Kamis
07 - 08 Oktober 2020
Rabu - Kamis
14 - 15 Oktober 2020
Kamis - Jumat
22 - 23 Oktober 2020
Senin - Selasa
26 - 27 Oktober 2020

Bulan November

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
04 - 05 November 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

Selasa - Rabu
10 - 11 November 2020
Rabu - Kamis
18 - 19 November 2020
Jumat - Sabtu
27 - 28 November 2020

Bulan Desember

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
02 - 03 Desember 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

Kamis - Jumat
10 -11 Desember 2020
Kamis - Jumat
17 - 18 Desember 2020
Selasa - Rabu
22 - 23 Desember 2020
Senin - Selasa
28 - 29 Desember 2020
Info Bimtek Dan Diklat Nasional (Biaya Dan Fasilitas Pusdiklat Pemendagri)

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :

  • Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap
  • Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap

  • Dengan fasilitas sebagai berikut :
    -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
    -Menginap (Twin Shering)
    -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
    -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
    -Sertifikat Pelatihan
    -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan :
    1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
    2. Syarat & Ketentuan Berlaku
    3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta
    4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi pendaftaran :
    Info Bimtek Dan Diklat
    Info Diklat Dan Bimtek

    Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

    Info Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah

    Tugas Pengurus Barang Pengguna

    Tugas pokok dan fungsi Pengurus Barang Pengguna menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, antara lain sebagai berikut.

    Gubernur/Bupati/Walikota menetapakan Pengurus Barang Pengguna atas usul dari Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna memiliki wewenang dan tanggung jawab, di bawah ini.

    Pengurus Pengguna Barang menyiapkan dokumen rencana penganggaran barang milik daerah, usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lain yang sah.

    Lalu juga melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD. Pengurus Barang Pengguna juga membantu untuk mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

    Selain itu, menyuapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang berupa tanah, bangunan juga barang selain tanah dan bangunan. Pengurus Barang Pengguna juga harus menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

    Dalam ayat 2 Pengurus Barang Pengguna dijelaskan bertanggung jawab secara administratif kepada Pengguna Barang. Secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Penatausahaan Barang.

    Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, penjualan jasa, dan pekerjaan borongan lain atau bertindak sebagai penjamin dari kegiatan yang anggarannya dibebankan pada APBD.

    Info Bimtek Barang Dan Aset : Penatausahaan Barang Milik Daerah

    Mungkin Anda Menyukai

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *