Bimtek Implementasi PPK BLUD

Bimtek Implementasi PPK BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Kerja pada SKPD di lingkugan pemerintahan daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemeritah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberika fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan prakti-praktik bisis yag sehatuntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pegecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Jalan Cemara Ujung Blok 11 No 02 Lantai 2. Jakarta
Email : pusdiklatpemendagriid@gmail.com

Penerapan kebijakan untuk menerapkan PPK-BLUD pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik. Beberapa dukungan kebijakan terhadap penerapan BLUD tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai. Namun demikian, perkembangan penerapan PPK-BLUD di unit-unit pelayanan publik masih belum sesuai harapan. Tentu, ini semua menjadi bahan evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus-menerus dilakukan pemerintah/pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan biaya yang murah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bimtek Implementasi PPK BLUD

Adanya privilese yang diberikan kepada BLUD, karena tuntutan khusus yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari BLUD. Oleh karena itu, prasyarat perangkat daerah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus dilakukan secara selektif dan obyektif. Layak tidaknya perangkat daerah menerapkan PPK-BLUD wajib terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang diketuai Sekretaris Daerah yang hasilnya harus didasarkan pada penilaian obyektif, tidak hanya pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif saja.

Sehubungan dengan hal diatas kami ingin menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dengan Tema : Implementasi PPK BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pendahuluan. Akan dilaksanakan pada :

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Nasional

Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri), silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk di diskusikan.

Bulan Juli

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Senin - Selasa
05 - 06 Juli 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Jumat - Sabtu
16 -17 Juli 2021
Jumat - Sabtu
23 - 24 Juli 2021
Senin - Selasa
26 - 27 Juli 2021

Bulan Agustus

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Senin - Selasa
02 - 03 Agustus 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
12 - 13 Agustus 2021
Jumat - Sabtu
20 - 21 Agustus 2021
Selasa - Rabu
24 - 25 Agustus 2021

Bulan September

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 September 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Selasa - Rabu
07 - 08 September 2021
Selasa - Rabu
14 - 15 September 2021
Rabu - Kamis
22 - 23 September 2021
Selasa - Rabu
28 - 29 September 2021

Bulan Oktober

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
07 - 08 Oktober 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
14 - 15 Oktober 2021
Jumat - Sabtu
22 - 23 Oktober 2021
Jumat - Sabtu
29 - 30 Oktober 2021

Bulan November

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Jumat - Sabtu
05 - 06 November 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Selasa - Rabu
09 - 10 November 2021
Jumat - Sabtu
19 - 20 November 2021
Jumat - Sabtu
26 - 27 November 2021

Bulan Desember

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 Desember 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
09 - 10 Desember 2021
Senin - Selasa
13 - 14 Desember 2021
Jumat - Sabtu
17 - 18 Desember 2021
Senin - Selasa
20 -21 Desember 2021
Rabu - Kamis
29 - 30 Desember 2021
Info Bimtek Dan Diklat Nasional (Biaya Dan Fasilitas Pusdiklat Pemendagri)

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :

  • Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap
  • Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap

  • Dengan fasilitas sebagai berikut :
    -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
    -Menginap (Twin Shering)
    -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
    -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
    -Sertifikat Pelatihan
    -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan :
    1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
    2. Syarat & Ketentuan Berlaku
    3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta
    4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi pendaftaran :


    Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

    Info Bimtek Implementasi PPK BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    Dengan demikian, penerapan PPK-BLUD diharapkan tidak sekedar perubahan format belaka, yaitu mengejar remunerasi, fleksibilitas, menghindari peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi yang benar adalah, tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan sejalan dengan salah satu spirit BLUD yang dikelola berdasarkan “praktik-praktik bisnis yang sehat”.

    Dengan adanya fleksibilitas, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan keuangan yang menarik bagi beberapa daerah. Namun demikian, dalam perjalanannya untuk menerapkan PPK – BLUD tidak mudah. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja tersebut, yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

    Namun demikian, dalam implementasinya belum semuanya berjalan optimal. Hal ini disebabkan adanya kendala, baik di lingkungan internal maupun eksternal BLUD. Di lingkungan internal, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami dalam operasional BLUD. Sedangkan di lingkungan eksternal BLUD. Antara lain Kepala Daerah, Ketua/Anggota DPRD, pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah seperti Biro/Bagian Hukum, Biro/Bagian Organisasi, pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah, dan SKPD lain yang terkait dalam penerapan PPK-BLUD. Ada yang belum memahami esensi, makna dan operasional dalam penerapan PPK-BLUD.

    Bimtek Keuangan : Info Jadwal Diklat Implementasi PPK BLUD