Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi – Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten maupun Kota. Namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan daerah dengan demikian lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Seperti yang kita ketahui selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari Dinas atau Instansi Pemerintah Kabupaten. Dimana penentuan program – programnya telah ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down).

Jalan Cemara Ujung Blok 11 No 02 Lantai 2. Jakarta
Email : pusdiklatpemendagriid@gmail.com

Meskipun programnya baik tetapi seringkali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakt desa. Akibatnya sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya. Di dalam UUD 1945 menyebutkan jika Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Kemudian untuk pelaksanaan otonomi daerah sudah terdapat pada makna undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah yang bertumpu di pemberdayaan pada potensi lokal. Yang sebenarnya untuk titik berat dalam otonomi ada pada tingkat kabupaten maupun kota.

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan

Namun, pada dasarnya kemandirian daerah wajib dimulai dari tingkat pemerintah yang paling bawah yaitu desa. Sehingga pembangunan daerah akan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Untuk pembangunan desa selama ini banyak yang bergantung pada pendapatan asli desa serta swadaya dari masyarakat dengan jumlah atau sifat yang tidak bisa diprediksi. Padahal desa memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah kabupaten.

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur di bidang pemerintahan, dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek Dan Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Daerah/Provinsi akan dilaksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Nasional

Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri), silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk di diskusikan.

Bulan Juli

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Senin - Selasa
05 - 06 Juli 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Jumat - Sabtu
16 -17 Juli 2021
Jumat - Sabtu
23 - 24 Juli 2021
Senin - Selasa
26 - 27 Juli 2021

Bulan Agustus

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Senin - Selasa
02 - 03 Agustus 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
12 - 13 Agustus 2021
Jumat - Sabtu
20 - 21 Agustus 2021
Selasa - Rabu
24 - 25 Agustus 2021

Bulan September

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 September 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Selasa - Rabu
07 - 08 September 2021
Selasa - Rabu
14 - 15 September 2021
Rabu - Kamis
22 - 23 September 2021
Selasa - Rabu
28 - 29 September 2021

Bulan Oktober

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
07 - 08 Oktober 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
14 - 15 Oktober 2021
Jumat - Sabtu
22 - 23 Oktober 2021
Jumat - Sabtu
29 - 30 Oktober 2021

Bulan November

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Jumat - Sabtu
05 - 06 November 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Selasa - Rabu
09 - 10 November 2021
Jumat - Sabtu
19 - 20 November 2021
Jumat - Sabtu
26 - 27 November 2021

Bulan Desember

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 Desember 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whize Prime Lampung

Kamis - Jumat
09 - 10 Desember 2021
Senin - Selasa
13 - 14 Desember 2021
Jumat - Sabtu
17 - 18 Desember 2021
Senin - Selasa
20 -21 Desember 2021
Rabu - Kamis
29 - 30 Desember 2021
Info Bimtek Dan Diklat Nasional (Biaya Dan Fasilitas Pusdiklat Pemendagri)

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :

  • Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap
  • Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap

  • Dengan fasilitas sebagai berikut :
    -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
    -Menginap (Twin Shering)
    -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
    -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
    -Sertifikat Pelatihan
    -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan :
    1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
    2. Syarat & Ketentuan Berlaku
    3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta
    4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi pendaftaran :


    Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

    Info Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan

    Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Provinsi

    Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom dari pemerintah dari daerah serta DPRD berdasarkan asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah yaitu Gubernur, Bupati maupun Walikota serta perangkat daerah. Jadi pemerintahan daerah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati atau walikota. Sedangkan pemerintahan daerah provinsi akan dipimpin oleh gubernur.

    Pola Hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi

    Adapun hubungannya yaitu untuk menjamin keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik untuk pengaturan atau pengurusan masalah rumah tangga daerah. Sebenarnya rumah tangga daerah adalah asli bukan dari satuan pemerintahan yang lebih atas. Jadi, pada dasarnya pemerintah daerah mempunyai inisiatif sendiri, bukan menunggu penyerahan oleh pemerintah yang lebih atasnya.

    Oleh karena itu, sistem rumah tangga harus memberikan tempat untuk prakarsa serta inisiatif sendiri oleh daerah-daerah dalam mengatur serta mengurus berbagai macam kepentingan yang dianggap penting untuk daerah mereka. Rakyat juga diberikan kebebasan untuk mengatur serta mengurus semua kepentingan mereka di daerah. Oleh karena itu, rumah tangga daerah tidak ada kaitannya dengan jumlah dari yang diberikan pusat, melainkan sejalan dengan kepentingan dari masyarakat daerah tersebut.

    Fungsi Pemerintah Daerah

    Pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi mempunyai fungsi yang sama yang sesuai dalam UU nomor 32 pada tahun 2004 antara lain pemerintah daerah mengatur serta mengurus sendiri untuk urusan pemerintahan yang sesuai dengan asas otonomi serta tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya, serta pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan mempunyai hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

    Info Bimtek Pemerintahan : Info Jadwal Dan Materi Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan

    Updated: Januari 23, 2021 — 3:34 am